Sertifikasi Halal.. Dulu dan Sekarang

Beberapa hari terakhir media sosial diramaikan tentang pengambil alihan sertifikasi halal dari MUI oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Isu yang ada kemudian melebar kemana-mana apalagi ditengah kisruh Fatwa MUI tentang penistaan yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur DKI Jakarta.

Pada tulisan ini saya akan mencoba menjabarkan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi yang baca, dan tentu saja saya juga membuka ruang diskusi.

Kita awali dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada Undang-undang tersebut tepatnya pasal 4 dikatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia Wajib Bersertifikat Halal”, dimana pada pasal 1 poin satu dikatan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kewajiban bersertifikat halal itu berlaku 5 tahun setelah Undang-undang disahkan tepatnya pada tanggal 17 oktober 2019. Jadi sebelum tanggal tersebut, sertifikasi halal belum wajib diterapkan di Indonesia.

Lalu muncul pertanyaan, kenapa belum wajib tapi perusahaan-perusahaan banyak yang sudah mensertifikasi halal produk nya? jawabannya adalah karena permintaan dari konsumen. Kita tahu bahwa lebih dari 80% penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga saat akan mengkonsumsi suatu produk mereka terlebih dahulu melihat apakah produk itu sudah yakin halal atau belum.

Maka dari situlah maka MUI berinisiatif mendirikannya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan (LPPOM) yang memiliki peran untuk mengkaji apakah suatu produk itu telah memenuhi aspek kehalalan atau belum. Setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, maka LPPOM akan merekomendasikannya kepada MUI untuk dibuatkan fatwa bahwa produk tersebut halal.

Pada awal berdirinya, produk yang mengajukan sertifikasi masih sedikit, namun seiring meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, lambat laun produk yang disertifikasi semakin bertambah banyak, hal tersebut tidak lain karena produk yang bersertifikat halal makin diminati masyarakat dan yang belum bersertifikat halal mulai ditinggalkan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sertifikasi halal pada saat itu bersifat sukarela, tiada lain tiada bukan bahwa produsen melihat bahwa pasar yang mereka tuju memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kehalalan sehingga bila mereka tidak memenuhi permintaan pasar dikhawatirkan produk mereka akan ditinggalkan. Maka dari situlah maka tiga pihak tersebut bertemu, Perusahaan-Masyarakat-LPPOM MUI.

Tentu dalam melakukan sertifikasi halal membutuhkan biaya, yang mana dibebankan kepada Perusahaan. Biaya dalam proses sertifikasi adalah suatu hal yang wajar, sama seperti proses sertifikasi lainnya seperti SNI, HACCP, ISO 9001, sertifikasi kompetensi dan sebagainya. Namun bila dibandingkan dengan jenis sertifikasi lainnya, sertifikasi halal yang dilakukan relatif murah.

Sebagai contoh adalah sertifikasi halal untuk IKM yang memproduksi makanan yang dikemas. Biaya nya meliputi transportasi, honor auditor dan biaya sertifikasi. Untuk transportasi dalam kota dapat dijemput oleh pihak perusahaan, honor auditor Rp 350.000 per orang (untuk UKM/IKM cukup 1 orang auditor), dan biaya sertifikasi sebesar Rp 1.000.000. Jadi total kira-kira Rp 1.500.000 IKM sudah bisa mendapatkan sertifikat halal. Untuk Industri besar biaya sertifikasi Rp 4.500.000, tambah auditor 2 orang (Rp 700.000) jadi total sekitar Rp 5.200.000.

Sekarang bandingkan dengan sertifiaksi SNI, dimana tarif nya sama baik untuk IKM maupun Industri besar, hal tersebut karena pada sertifikasi SNI menerapkan prinsip anti diskriminasi maksudnya adalah semua perusahaan yang mengajukan penggunaan logo SNI harus diperlakukan sama.

Biaya auditor Rp 2.000.000 perorang, anggota tim Rp 1.500.000 dikali dua hari total Rp 7.000.000 ditambah petugas pengambil sampel sebesar Rp 1.000.000 total sudah Rp 8.000.000, lalu ditambah dengan biaya sertifikasi sebesar Rp 3.300.000 dan biaya permohonan dan jasa audit tahap 1 sebesar Rp 1.500.000. Jadi sudah 12.800.000. Itu belum termasuk biaya uji laboratorium yang berkisar antara Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000.

Dari situ dapat kita lihat bahwa sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM sangatlah murah bila dibandingkan dengan sertifikaasi SNI.

Disinilah kekhawatiran itu muncul, semenjak UU JPH disahkan, maka yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH (Harusnya sudah berdiri sebelum tanggal 17 oktober 2017 sesuai amant undang-undang), bukan lagi MUI. Pelaku usaha menjadi khawatir, apakah biaya sertifikasi halal akan mengadopsi LPPOM MUI atau akan mengadopsi sistem SNI?

Disisi lain, berdasarkan UU JPH, proses sertifikasi halal menjadi lebih panjang dan rumit karena banyak pihak yang terlibat. kira-kira beginilah mekanismenya (berdasarkan UU JPH)

Pihak perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi kepada BPJPH, lalu BPJPH akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan proses audit. Hasil audit selanjutnya dikirimkan kembali kepada BPJPH, BPJPH mengirimkannya kepada MUI untuk meminta fatwa, lalu kembali ke BPJPH dan setelah itu sertifikat halal akan dikeluarkan.

Banyak pihak yang terlibat tentu akan membuat biaya sertifikasi akan semakin membengkak, dan biaya tersebut tentu saja akan dibebankan kepada produsen. Titik kritis lainnya adalah penunjukan LPH oleh BPJPH yang akan menimbulkan persaingan antara LPH (LPH boleh didirikan oleh siapapun asal memenuhi persyaratan yang ada, LPH harus diakreditasi oleh BPJPH), dimana persaingan tersebut dapat mendorong terjadinya pungli atau permainan ilegal lainnya.

Dua hal tersebut (tarif dan penunjukan) menjadi titik kritis yang harus dipikirkan oleh pemerintah saat membuat aturan turunan dari UU JPH (harusnya sudah terbit tanggal 17 oktober 2016, namun sampai saat ini belum juga terbit). Jangan sampai kewajiban sertifikasi halal menjadi beban baru bagi IKM dan UKM yang ada di Indonesia. Satu sisi memberikan jaminan kepada masyarakat, disisi lain membebani mereka dengan biaya biaya yang semakin banyak

Selamat pagi semuanya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s