Polemik Industri Garam Konsumsi Beryodium (bagian 1)

Pada pertengahan bulan Oktober tahun 2015, Surat kabar cetak maupun berita elektronik yang terbit di Lampung diramaikan dengan berita “penggerebekan” gudang milik perusahaan pengolah garam beryodium. Di dalam gudang tersebut ditemukan ribuan ton garam konsumsi yang diduga tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia.

Sesuai keputusan menteri perindustrian no 29/M/SK/2/1995 tentang pengesahan penerapan Standar Nasional Indonesia dan penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap 10 macam produk industri, menyatakan bahwa garam konsumi beryodium termasuk salah satu prouk yang harus memiliki sertifikat SNI sebelum dijual kepada konsumen.  Persyaratan teknis tentang garam konsumsi diatur melalui SNI 01 3556:1994 tentang garam konsumsi, lalu direvisi menjadi SNI 3368 : 2000 tentang garam konsumsi beryodium dan kembali direvisi menjadi SNI 3368: 2010 dengan judul yang tetap sama.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penerapan SNI wajib terhadap garam konsumsi sudah berlangsung hampir 20 tahun, namun nyatanya kewajiban yang sudah berlangsung lama tersebut belum mampu diterapkan secara menyeluruh oleh para pelaku industri garam konsumsi. Sebagai bukti adalah penemuan ribuan ton garam konsumsi yang tidak memiliki logo SNI seperti yang telah saya paparkan pada bagian awal tulisan ini.

Bila kita amati secara lebih mendalam, ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh industri garam konsumsi yang ada di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan secara menyeluruh oleh para pihak terkait sehingga menyebabkan industri garam konsumsi di Indonesia seperti berjalan di tempat.

Permasalahan pertama adalah kenyataan bahwa banyaknya industri pengolahan garam konsumsi beryodium yang masih bersekala kecil dan menengah (IKM), dimana mereka memiliki kapasitas produksi yang terbatas. Selain itu, mereka juga memiliki keterbatasan dalam kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, hingga teknologi.

Beberapa minggu yang lalu saya berkesempatan untuk memberikan pelatihan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu kepada para pelaku industri garam konsumsi beryodium.  Peserta yang mengikuti pelatihan tersebut rata-rata berasal dari perusahaan berskala IKM.  Pelatihan yang pada awalnya di harapkan agar para peserta mampu membuat dokumen ISO 9001:2008 sendiri, namun pada praktiknya sangat sulit dilakukan, karena banyak dari peserta tersebut yang tidak mampu mengoperasikan komputer bahkan hanya untuk sekedar mengetik dokumen. Dari situ terlihat bahwa kualitas SDM di Industri garam Skala IKM masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan kedua adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat SNI garam konsumsi beryodium. Setidaknya ada tiga pos anggaran yang harus disiapkan oleh pelaku industri untuk mendapatkan sertifikat SNI garam konsumsi beryodium.  Pos pertama adalah anggaran untuk mengadakan pelatihan ISO 9001:2008 untuk pegawai di perusahaan tersebut. Anggaran yang dibutuhkan berkisar antara 5-20 juta rupiah tergantung seberapa banyak jumlah karyawan di perusahaan tersebut.

Pos kedua adalah untuk membuat dokumen sesuai dengan ISO 9001:2009. Bila perusahaan memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni, maka penyusunan dokumen dapat dilakukan oleh mereka sendiri. Namun bila mereka tidak mampu membuat sendiri maka perlu memanggil konsultan untuk men set-up dokumen mereka tersebut. Bila memanggil pihak luar, anggaran biaya yang dibutuhkan berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah tergantung seberapa kompleks proses produksi yang berlangsung.

Pos terakhir digunakan untuk proses sertifikasi itu sendiri, yaitu mendaftarkan perusahaan di lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi di ruang lingkup tersebut. Biaya yang dibutuhkan berkisar antara 16-25 juta rupiah tergantung jarak lokasi perusahaan dengan tempat lembaga sertifikasi produk tersebut berada.

Dari gambarakan biaya di atas, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan sertifikat SNI membutuhkan anggaran yang besar. Perusahaan harus menyiapkan budget minimal sebesar Rp 50 juta. Nominal yang sangat besar bagi perusahaan skala IKM.

Permasalahan ketiga adalah keterbatasan bahan baku yang memiliki kualitas sesuai dengan SNI. Sesuai dengan persyaratan yang ada, bahan baku garam yang digunakan untuk membuat garam konsumsi beryodium harus memiliki kandungan NaCl minimal sebesar 94,7%. Padahal garam yang dihasilkan oleh petambak garam lokal masih sulit untuk memenuhi standar tersebut. Selama ini para pelau industri garam konsumsi beryodium biasanya mendapatkan bahan baku garam yang memiliki kandungan NaCl hanya sebesar 92%.

Kualitas garam lokal yang rendah pernah dibahas oleh Yetty Rochwulaningsih dalam bukunya yang berjudul marjinalisasi garam rakyat, Dia mengatakan bahwa garam rakyat termarjinalkan dan sulit menembus dunia industri. Hal tersebut disebabkan karena kandungan NaCl dari garam rakyat hanya berkisar pada 85-90% dengan warna putih yang tidak keras serta kistal-kirstal yang tidak begitu keras.

Penerapan SNI wajib bagi garam konsumsi pada awalnya memiliki niat untuk melindungi garam rakyat dan petambaknya dari serbuan produk impor, namun karena tidak ada perencanaan yang baik di sektor hulu dalam hal peningkatakan kualitas garam lokak, kebijakan tersebut malah menyebabkan industri garam rakyat menjadi terseok-seok dan sulit untuk bersaing dengan garam impor.

Untuk memproduksi garam dengan kualitas yang baik membutuhkan teknik produksi yang berbeda dibandingkan dengan memproduksi garam dengan kualitas biasa. Pembuatan garam secara tradisional yang telah dilakukan oleh para petambak selama bertahahun-tahun tentu akan sulit menghasilkan garam dengan kualitas super. Permasalahan seperti  waktu pemanenan garam yang prematur menyebabkan kandungan air dan bentuk kristal garam yang tidak bagus serta banyaknya kontaminasi pasir di dalam garam tersebut.

Dalam hal produksi garam, setidaknya ada tiga hal yang menjadi permasalahan yang menyebabkan sulitnya memperoleh garam dengan kualitas yang baik, yang pertama adalah kompetensi petambak garam yang masih traditional. Yang kedua adalah keterbatasan dana untuk membeli  teknologi  terbaru untuk memproduksi garam. Dan yang terakhir adalah tidak adanya jaminan harga jual garam yang telah dihasilkan

Permasalahan yang ada tersebut sempat dicoba diurai oleh menteri BUMN periode 2009-2014, Bapak Dahlan Iskan. Dia memperkenalkan dan memberikan bantuan teknologi membran kepada para petambak garam dengan harapan agar mereka mampu memproduksi garam dengan kualitas yang baik. Namun program tersebut sepertinya tidak bertahan lama karena keterbatasan anggaran yang ada untuk memberikan bantuan membran tersebut kepada seluruh petambak serta tidak adanya pengawas khusus yang menangani proses produksi garam dengan menggunakan membran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s