Narasi Besar Pada Pemilu 2014

Pemilihan umum 2014 yang akan berlangsung dalam beberapa minggu kedepan masih menyisakan banyak tanda tanya bagi para calon pemilih. Apa gagasan baru yang ditawarkan oleh partai dan capres peserta pemilu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti amanat yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 45 atau mereka lebih suka untuk mengusung jargon-jargon indah yang sekedar polesan kosmetik yang sesungguhnya tidak memiliki makna dalam menunjang kemajuan Indonesia di masa depan.

Setelah pemilu 2014 selesai dan terbentuknya pemerintahan yang baru, banyak PR yang harus diselesaikan oleh mereka. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, pemberantasan tindak pidana korupsi, penanggulangan bencana alam, penyediaan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga negara. Pemerintahan President SBY selama 10 tahun terakhir telah mampu memberikan pondasi yang kokoh dalam menunjang kemajuan Indonesia, Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas 5% tiap tahunnya, kenaikan pendapatan perkapita dan APBN yang meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004 merupakan modal dasar bagi pemerintahan baru pasca pileg dan pilpres 2014.

Pemerintahan baru harus mampu membawa pesawat Indonesia lepas landas menuju era kejayaan. Masa-masa transisi dan kegaduhan politik pasca reformasi 2009 harusnya sudah ditinggalkan, saat ini yang harus ditatap adalah pintu gerbang menuju harapan baru indonesia yang lebih baik.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah memastikan iklim usaha yang kondusif sehingga akan mampu menarik investor untuk berinvestati di Indonesia. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan UU perindustrian yang baru saja disahkan pada tahun 2013. UU Perindustrian menuntut pengusaha untuk memberikan nilai tambah bagi komoditi migas dan non migas. Peningkatan nilai tambah komoditis tersebut akan mampu membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di luar jawa. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disahkan pada tahun 2011 dapat menjadi panduan dalam mendukung hal tersebut. Pembagian wilayah menjadi 6 koridor ekonomi dapat mempermudah pemerintah baru dalam mengontrol dan mengevaluasi kemajuan di masing-masing daerah. Pembangunan yang merata akan mampu mempercepat penyebaran penduduk ke seluruh Indonesia sehingga beban pulau jawa dapat berkurang.

Hal selanjutnya yaitu pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah lebih dari 10 tahun semenjak berdirinya KPK namun indeks korupsi kita belum memperlihatkan perbaikan yang nyata. Penangkapan-penangkapan pelaku korupsi sepertinya bukan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi, namun perlu langkah-langkah lain untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Seperti pembenahan di tingkat hulu meliputi pada aspek pembahasan anggaran di DPR, proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pembenahan system di pos-pos yang berpotensi terjadinya suap dan pungli. Dengan kombinasi strategi hulu-hilir maka diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan membuahkan hasil yang lebih nyata.

Masih banyak tema lainnya yang harus digali oleh para peserta pemilu menjelang hari pemilihan. Narasi-narasi besar yang berisi tentang langkah-langkah nyata untuk memajukan kehidupan berbangsa seharusnya menjadi tema sentral dalam kampanye-kampanye para peserta pemilu. Ruang-ruang publik harus diisi dengan adu argumen antara partai tentang strategi mereka dalam mewujudkan hal tersebut. Diskusi antara caleg, calon DPD dan capres yang mengusung suatu gagasan yang akan dilawan dengan gagasan lain oleh lawan politik, akan memunculkan gagasan baru yang yang lebih baik. Adu argument yang ditampilkan secara massif oleh media TV, cetak, online dan radio menjadikan masyarakat dapat melihat dan menilai kompetensi calon yang akan mereka pilih. Dengan begitu maka kualitas anggota DPR, DPRd, DPD dan presiden hasil pemilu 2014 akan meningkat. Bila itu dapat terlaksana, kemajuan yang diidam-idamkan bukan lagi sekedar fatamorgana tapi akan menjadi sesuatu yang nyata. Negeri yang makmur, aman, adil dan sejahtera sesuai dengan amanat para leluhur Bangsa.

Bogor, 27 Januari 2014

Pemilihan umum 2014 yang akan berlangsung dalam beberapa minggu kedepan masih menyisakan banyak tanda tanya bagi para calon pemilih. Apa gagasan baru yang ditawarkan oleh partai dan capres peserta pemilu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti amanat yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 45 atau mereka lebih suka untuk mengusung jargon-jargon indah yang sekedar polesan kosmetik yang sesungguhnya tidak memiliki makna dalam menunjang kemajuan Indonesia di masa depan.

Setelah pemilu 2014 selesai dan terbentuknya pemerintahan yang baru, banyak PR yang harus diselesaikan oleh mereka. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, pemberantasan tindak pidana korupsi, penanggulangan bencana alam, penyediaan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat, akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga negara. Pemerintahan President SBY selama 10 tahun terakhir telah mampu memberikan pondasi yang kokoh dalam menunjang kemajuan Indonesia, Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas 5% tiap tahunnya, kenaikan pendapatan perkapita dan APBN yang meningkat hingga 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004 merupakan modal dasar bagi pemerintahan baru pasca pileg dan pilpres 2014.

Pemerintahan baru harus mampu membawa pesawat Indonesia lepas landas menuju era kejayaan. Masa-masa transisi dan kegaduhan politik pasca reformasi 2009 harusnya sudah ditinggalkan, saat ini yang harus ditatap adalah pintu gerbang menuju harapan baru indonesia yang lebih baik.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintahan baru untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah memastikan iklim usaha yang kondusif sehingga akan mampu menarik investor untuk berinvestati di Indonesia. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan UU perindustrian yang baru saja disahkan pada tahun 2013. UU Perindustrian menuntut pengusaha untuk memberikan nilai tambah bagi komoditi migas dan non migas. Peningkatan nilai tambah komoditis tersebut akan mampu membuka ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di luar jawa. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang disahkan pada tahun 2011 dapat menjadi panduan dalam mendukung hal tersebut. Pembagian wilayah menjadi 6 koridor ekonomi dapat mempermudah pemerintah baru dalam mengontrol dan mengevaluasi kemajuan di masing-masing daerah. Pembangunan yang merata akan mampu mempercepat penyebaran penduduk ke seluruh Indonesia sehingga beban pulau jawa dapat berkurang.

Hal selanjutnya yaitu pada bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah lebih dari 10 tahun semenjak berdirinya KPK namun indeks korupsi kita belum memperlihatkan perbaikan yang nyata. Penangkapan-penangkapan pelaku korupsi sepertinya bukan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi, namun perlu langkah-langkah lain untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Seperti pembenahan di tingkat hulu meliputi pada aspek pembahasan anggaran di DPR, proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan pembenahan system di pos-pos yang berpotensi terjadinya suap dan pungli. Dengan kombinasi strategi hulu-hilir maka diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan membuahkan hasil yang lebih nyata.

Masih banyak tema lainnya yang harus digali oleh para peserta pemilu menjelang hari pemilihan. Narasi-narasi besar yang berisi tentang langkah-langkah nyata untuk memajukan kehidupan berbangsa seharusnya menjadi tema sentral dalam kampanye-kampanye para peserta pemilu. Ruang-ruang publik harus diisi dengan adu argumen antara partai tentang strategi mereka dalam mewujudkan hal tersebut. Diskusi antara caleg, calon DPD dan capres yang mengusung suatu gagasan yang akan dilawan dengan gagasan lain oleh lawan politik, akan memunculkan gagasan baru yang yang lebih baik. Adu argument yang ditampilkan secara massif oleh media TV, cetak, online dan radio menjadikan masyarakat dapat melihat dan menilai kompetensi calon yang akan mereka pilih. Dengan begitu maka kualitas anggota DPR, DPRd, DPD dan presiden hasil pemilu 2014 akan meningkat. Bila itu dapat terlaksana, kemajuan yang diidam-idamkan bukan lagi sekedar fatamorgana tapi akan menjadi sesuatu yang nyata. Negeri yang makmur, aman, adil dan sejahtera sesuai dengan amanat para leluhur Bangsa.

Bogor, 27 Januari 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s